Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya – Praktek Administrator dan Rekonstruksi Sosial Persekolahan (BAB X)

Artikel ini saya dedikasikan kepada mereka yang telah menerjemahkan, meresume dan mempresentasikannya dengan sangat baik. Terima kasih banyak kepada :

1. Dera Fitria
2. Fitri Ermasari
3. Reni Puji Astuti
4. Rika Wijayanti
5. Widya Indah Nirmala

HATI-HATI PERILAKU COPY PASTE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH KEILMUAN DAPAT MEMPENGARUHI NILAI DAN NAMA BAIK ANDA

Praktek Administrator dan Rekonstruksi Sosial Persekolahan (BAB X)

Jenis Pendekatan Pendidikan Multikultural

a. Human Relation, seluruh individu saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain membentuk interaksi dan komunikasi dengan cara “bergaul”.

b. Mengajarkan Perbedaan Kebudayaan, menekankan pada adanya pembelajaran mengenai perbedaan budaya yang ada dalam masyarakat, terlebih ditekankan kepada adanya budaya sekolah dan organisasi pembelajaran untuk memberikan siswa keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar mereka dapat mencapai keberhasilan dan menjadi “mainstream” dalam masyarakat.

c. Budaya Demokrasi, lebih menekankan terhadap upaya untuk membangun budaya sekolah dan organisasi pembelajaran yang inklusif  (merangkul seluruh kalangan) dan demokratis.

d. Belajar Individu-Kelompok, melalui belajar individu dan berkelompok maka siswa akan lebih peka terhadap teman sekelas yang memiliki perbedaan budaya sehingga dapat mengahrgai perbedaan tersebut yang disiapkan agar siswa siap menjadi bagian dari masyarakat plural.

e. Pendidikan merupakan Rekonstruksionis Sosial dan Multikultural, artinya bahwa pendekatan ini  merekomendasikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam melakukan perubahan sosial dalam masyarakat multikultural.

Status Tunggal dalam Bias  Pendidikan Multikultural

Maksud dari status tunggal disini adalah  istilah bagi setiap orang yang mengalami tekanan atau penindasan dari kaum mayoritas dalam masyarakat terutama dalam bidang pendidikan seperti dalam pembaharuan sekolah, organisasi, organisasi pembelajaran, serta budaya sekolah yang dilihat dari tiga bias dalam pendidikan multikultural.

Invisibity / Imbalance

Dalam hal ini proses pembelajaran sering dibahas mengenai kebudayaan yang sudah menjadi mayoritas dalam masyarakat dan cenderung mengabaikan budaya minoritas, maka hal tersebut disebut dengan invisibility atau imbalance artinya mengabaikan kebudayaan minoritas sebagai sesuatu yang tidak nampak atau tidak terlihat. Hal tersebut sering terjadi setidaknya dengan enam cara berikut.

Pertama, administrator sekolah selalu didominasi oleh kulit putih sehingga menimbulkan resistensi mahasiswa  dari kesenjangan  dalam pendidikan  tersebut.

Kedua, administrator berada pada lingkungan pendidikan yang sama dengan kulit putih yang mendidik untuk berhenti mejadi kritis dalam perubahan sosial.

Ketiga, terjadi ketika sekolah dan program persiapannya melayani mahasiswa dari berbagai budaya tetapi bersikeras pada kurikulum monokultural, instruksi dan lingkungan.

Keempat, terjadi ketika administrator dan staf pengajar berupaya untuk menerapkan praktek-praktek yang peka terhadap keragaman, tetapi praktek ini perifer  untuk seluruh inti organisasi pembelajaran sekolah atau program persiapan.

Kelima, terjadi ketika administrator dan staf pengajar merestrukturisasi organisasi pembelajaran untuk membuat keragaman pusatnya, tetapi sebagian orang lebih menanamkan akan adanya penindasan tetapi tidak ada penanganan terhadap hal tersebut.

Keenam, terjadi ketika berupaya untuk lulus pada pendidikan multicultural yang dibuat oleh administrator dan staf pengajar tetapi pendidikan multicultural ini gagal untuk mengatasi praktek pendidikan yang berorientasi rekonstruksi sosial.

Stereotip

Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan pada persepsi terhadap kelompok dimana orang tersebut dapat dikategorikan. Dengan kata lain stereotip ini adalah adanya pemberian label pada kelompok lain baik positif atau negatif dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan disriminatif. Stereotip disini menekankan bahwa stereotip merupakan penonjolan ketakutan seseorang kepada orang lainnya, tanpa memperdulikan kenyataan yang sebenarnya.

Fragmentation / Isolation

Memisahkan pengalaman siswa terhadap setiap orang yang mengalami penindasan merupakan salah satu cara yang dapat dicoba dalam pendidikan multicultural sehingga dapat me-fragmen dan mengisolasi setiap orang yang disertakan.

Fragmentasi juga dengan mudah bisa terjadi saat adanya konsolidasi persekolahan di pedesaan, dimana para siswa di sekolah dipisahkan dar identitas komunitas local mereka.

Keterlibatan Administrator dalam  Praktek dan Persiapan

Semua orang seperti administrator, guru, dan orang tua siswa ingin ikut terlibat dalam pendidikan adak didiknya, tetapi hal tersebut malah menimbulkan kontradiksi sehingga perlu adanya tindakan atau keterlibatan admnistrator dan staf pengajar perguruan tinggi untuk membuat keputusan dan tindakan. Sehingga administrator dapat  menggunakan teori  kritis dalam memandu administrator melakukan  prakteknya yang berkaitan dengan kontradiksi tersebut. Berikut pendekatan yang lebih komprehensif lagi dalam praktek administrator dan persiapan  rekonstruksionis sosial dalam pendidikan multikultural yang dibagi menajdi 3 pendekatan berikut.

Aksi Komprehensif

Merupakan pendekatan secara menyeluruh untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terajdi dalam rekonstruksionis sosial  pendidikan yang dilalui dengan dua cara.

Pertama, pendidikan sosial-rekonstruksi harus menyerap semua aspek organisasi dan administrasi sekolah dan program persiapan, dari anggaran untuk seleksi personil untuk pengawasan, untuk penjadwalan dan untuk perencanaan program.

Kedua, dalam pendekatan komprehensif ini, administrator dan staf pengajar harus mencakup pada semua tim pengambilan keputusan dan komite representasi yang mencerminkan masyarakat dan demografi daerah, dan harus mencakup orang-orang yang bisa mengadvokasi dan dukungan dari perwakilan masyarakat secara keseluruhan.

Budaya Normatif Asli

Pertama , eksplorasi budaya kita sendiri harus menyertakan pemeriksaan dari karakteristik tertentu budaya kita sendiri yang telah memberi kita hak istimewa. Hal ini  termasuk mengidentifikasi kekuatan yang saat ini kita miliki. Semua administrator dan fakultas tidak hanya memiliki kekuasaan atas siswa , tetapi juga memiliki akses ke kekuasaan dan hak istimewa yang berhubungan dengan ras, kelas sosial , jenis kelamin , orientasi seksual , kemampuan , dan persimpangan mereka. Administrator dan fakultas juga harus mempertimbangkan orang yang diidentifikasi dan jenis kekuasaan yang mereka miliki , dan mempertimbangkan pendapatnya , perspektif , dan informasi yang kita percaya.

Kedua, identifikasi posisi kekuatan kita dan hak istimewa dapat diperdalam karena kita belajar tentang budaya lain.

Pendekatan untuk memperdalam normatif asli dari budaya adalah untuk berpartisipasi dalam pengalaman dengan orang dari budaya lain, melalui pertukaran dengan sekolah dari distrik lainnya di negeri ini dalam peran yang sama di sekolah dan demografis masyarakat yang berbeda dari mereka sendiri

Kesadaran Kritis

Kesadaran kritis merupakan bentuk kesadaran yang muncul dalam diri individu secara kritis terhadap bias yang terjadi (invisibility, stereotip, dan fragmentasi/isolasi) dalam pendidikan multikultural berdasarkan pada fakta dan data secara empiris. Kesadaran kritis bertujuan untuk membantu siswa  (termasuk administrator & staf pengajar PT) menganalisa secara kritis bagaimana cara-cara kebudayaan yang dominan memperparah ketidakadilan dan mempertahankan status quo (mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya).

Membuat Perbedaan

Terdapat tiga cara  untuk menyusun perubahan ini adalah cultural empowerment (pemberdayaan kebudayaan), curriculum and intruction (kurikulum dan pembelajaran), serta community action (tindakan masyarakat).

Dalam segi pemberdayaan kebudayaan ini dalam menghindari segi penindasan terhadap siswa diadakannya adanya interaksi antara guru, fakultas, administrator, siswa, anggota komunitas dan orang tua; serta kelompok pendukung/penggalangan kesadaran.

Mempertimbangkan penyusunan kurikulum dan pembelajaran sehingga tidak menimbulkan ketiga bias yang telah dijeaskan sebelumnya (imbalance, stereotip dan isolasi).

Mengikutsertakan peran masyarakat menjadi penting, sehingga administrator seharusnya melibatkan masyarakat dalam persiapan program sekolah, mensuplai kebutuhan sekolah, dan dapat membantu dalam hal pelayanan terhadap siswa di sekolah (baik secara fisik ataupun non fisik).

Perspektif  Multiparadigma  dan Rekonstruksi Sosial Persekolahan

Dalam rekonstruksionis Sosial Persekolahan ini didasarkan pada penggabungan perspektif multiparadigma, teori kritis, dan paradigm postrukturalis feminis yang dapat membimbing seluruh aspek perubahan.

mengarahkan terhadap pembuatan keputusan, evaluasi, pengumpulan data, perencanaan, pembuatan kebijakan, program perubahan, dan segala praktek administrasi lainnya.

Paradigm Postruktural Feminis

Mendukung tujuan perubahan tersebut dengan memberikan kesiapan kepada para administrator dan staf pengajar seperangkat alat penunjuk untuk memeriksa secara kritis tindakan mereka sendiri dan kebijakan serta praktek yang ada kaitannya dengan rekonstruksi sosial pendidikan melalui pembangunan kembali identitas, bahasa, kekuasaan dan nalar.

Teori Kritis

Dapat digunakan sebagai cara untuk membingkai tujuan perbaikan sekolah , termasuk “pencapaian dari proses pendidikan yang ada dalam minat terbaik dari setiap siswa “, sedangkan bagi Administrator dan staf pengajar bisa menggunakan paradigma teori kritis untuk memandu praktek mereka dalam kaitannya dengan kontradiksi yang diperhatikan.

Paradigm Struktural Fungsionalis

Menyediakan struktur dalam kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan kritis.

Paradigma Interpretative

Dapat membantu administrator beserta staf pengajar dalam memahami makna berbagai kebijakan dan program bagi orang-orang yang akan mereka bantu.

Praktek Administrator dan Persiapan rekonstruksionis Sosial Persekolahan (Kajian di Indoensia)

1. Jenis Pendekatan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Pertama, tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling), atau pendidikan multicultural dengan program-program sekolah formal.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik.

Ketiga, berupaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antithesis terhadap tujuan pendidikan multicultural. Pendidikan bagi pluralism budaya dan pendidikan multicultural tidak dapat disamakan secara logis.

Keempat, pendidikan multicultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi, itu ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional.

Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan (baik formal maupun non-formal) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan.

2. Bias Pendidikan Multikultural di Indonesia

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Untuk itu dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia baik melalui substansi maupun model pembelajaran. Hal ini dipandang penting untuk memberikan pembekalan dan membantu perkembangan wawasan pemikiran dan kepribadian serta melatih kepekaan peserta didik dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial  yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya.

Perbedaan culture yang terjadi dalam masyarakat plural seperi Indonesia dapat menimbulkan bias diantara masyarakat.

Salah satu aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat pada perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa ‘Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Walaupun pernyataan padal tersebut mengandung arti bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengecap pendidikan formal, namun dalam kenyataannya masih ada anggapan yang menghambat wanita untuk tidak ikut serta dalam pendidikan formal.

Dalam situs (http://edukasi.kompasiana.com/2013/10/27/team-teaching-sebagai-solusi-kesenjangan-pendidikan-antardaerah-604282.html) disebutkan bahwa pendidikan di daerah perkotaan sudah memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang cukup memadai sedangkan daerah-daerah terpencil, tertinggal atau daerah terdepan dan terbelakang masih bermasalah dengan   kurangnya  tenaga pengajar, kinerja guru yang belum optimal dan proses pembelajaran yang masih konvensional.

Kebencian terhadap etnis Tionghoa dimulai pada jaman penjajahan Belanda yang menerapkan politik Devide et Impera (politik memecah belah) dengan cara membagi strata sosial di wilayah jajahannya mirip pembagian kasta.

Setelah era kemerdekaan, Orde Baru juga melakukan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa yang dilegitimasikan, seperti:

a. Pelarangan terhadap huruf & bahasa Tionghoa,

b. Pembatasan surat kabar Tionghoa,

c. Penutupan sekolah Tionghoa,

d. Pembatasan perayaan Imlek dan arak-arakannya (Cap Gome),

e. Pembatasan upacara diklenteng dan formalisasi penggunaan istilah cina.

3. Keterlibatan Administrator di Indonesia dalam  Praktek dan Persiapan

Dalam praktiknya seorang administrator harus memahami akan  keberagaman budaya di Indonesia, sehingga dengan begitu dapat ikut terlibat dalam praktek dan persiapan rekonstruksi sosial, melalui beberapa prinsip  menurut Jajat S Ardiwinata diantaranya :

a. Penyelenggaraan yang etis dari pendidikan multikultur didasarkan pada pengetahuan dadari keragaman keyakinan dan pelaksanaannya yang berkembang dari sosialisasi mengenai afiliasi dan keanggotaan ras dan kelompok serta faktor-faktor yang akan mempengaruhi pada proses pendidikan, pelatihan, pelaksanaan termasuk dalam pelayanan psikologis dan penelitian;

b. Memahami dan mengenali pengalaman mengenai sosialisasi individu yang berdasar pada etnis, ras dan keturunan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pelaksanaan termasuk dalam pelayanan psikologis dan penelitian;

c. Memahami dimana perpaduan antara ras dan keanggotaan etni dan dimensi pengelompokkan lainnya seperti gender, usia, orientasi sek, ketidakmampuan, agama dan spiritual, latar belakang pendidikan dan pengalama serta status sosial  ekonomi akan mendukung pada pemahaman dan perlakuan dalam pendidikan dan pelayanan psikologis;

d. Pengetahuan mengenai latar belakang sejarah yang menjadi rujukan dari pandangan dan perbedaan budaya serta berbagai kekurangannya dapat dikatakan sedikit sekali hubungannya dengan profesi tetap dipergunakan bahan dalam melakukan proses pendidikan dan pengembangan identitas;

e. Pendidik harus memiliki kiat dalam upaya mempromosikan kesamaan ras dan keasilan sosial. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa ras dan etnis memiliki dampak pada pengembangan pribadi dan profesi dalam masyarakat; dan

f. Pendidik harus memahami peran organisasi termasuk pengusaha dan profesi sebagai sumber potensi dan pelaksanaan dalam upaya meningkatkan proses pembelajaran, pendidikan dan pelatihan, perubahan lembaga serta penelitian dan perubahan kebijakan yang lebih banyak memperhatikan dan tidak mengabaikan perbedaan budaya.

Implikasi Bagi Pengelolaan Sistem Model Pendidikan Indonesia

Berdasarkan pada pembahasan chapter report tersebut, maka hal itu akan memberikan implikasi bagi pengelolaan sistem model pendidikan di Indonesia yang harus lebih memperhatikan aspek keberagaman budaya dalam rangka melakukan praktek administrator dan persiapan rekonstruksi sosial.

Rekonstruksianis ingin melibatkan orang-orang untuk menjadi agen perubahan dalam hal ini seorang administrator, dan menolak untuk mengabstraksi filosofi pendidikan yang lebih menekankan pengetahuan (knowing) daripada praktik (doing). Maka dalam rangka implikasi bagi pengelolaan sistem model pendidikan di Indonesia ini dapat dilihat dari munculnya kurikulum nasional yang baru yakni kurikulum 2013.

Diungkapkan oleh Mohammad Imam Farisi dalam seminar akademik FKIP-UT  yang berjudul “Status Dan Fungsi Ilmu Pengetahuan Sosial Dalam Kurikulum Sekolah Dasar 2013”, bahwa : “Paradigma pengembangan kurikulum SD 2013 didasarkan pada teori psikologi Gestalt dan rekonstruksi sosial menekankan makna penting ”keterpaduan” atau ”integrasi” konten dan kompetensi kurikuler. Dalam sejarah evolusi perkembangan kurikulum SD di Indonesia, paradigma tersebut ”relatif baru”, karena memadukan berbagai filsafat pendidikan sebelumnya, yaitu esensialisme dan perenialisme. Paradigma ini telah berimplikasi luas terhadap berbagai unsur struktural kurikulum, seperti konsep mata pelajaran, konten atau isi kurikulum, dan tema (tematik). Bagi IPS, paradigma baru ini juga telah merekonstruksi status dan fungsi IPS di dalam Kurikulum 2013, serta jaridirinya sebagai pendidikan kewarganegaraan.”

Maka, disini kurikulum 2013 merupakan bentuk implikasi dari adanya upaya rekonstruksi sosial pendidikan yang dilakukan oleh seorang administrator pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang rekonstruksionis yang lebih memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam masyarakat majemuk.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: