e-Portofolio Kuliah

Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya – Administrasi Pendidikan dan Negara-negara Berkembang (BAB VIII)

Artikel ini saya dedikasikan kepada mereka yang telah menerjemahkan, meresume dan mempresentasikannya dengan sangat baik. Terima kasih banyak kepada :

1. Berlian Nurlianti
2. Desi Nur Arifah
3. Dini Syamsiah
4. Gita Nuryuniarti
5. Restia Karlina
6. Ria Puspita

HATI-HATI PERILAKU COPY PASTE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH KEILMUAN DAPAT MEMPENGARUHI NILAI DAN NAMA BAIK ANDA

Administrasi Pendidikan dan Negara-negara Berkembang (BAB VIII)

Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Agar pendidikan bisa berfungsi dan mencapai tujuan seperti yang dirumuskan, maka pendidikan harus di administrasikan, artinya dikelola sesuai dengan ilmu administrasi.

Dalam pelaksanaan administrasi pendidikan tersebut, seiring dengan adanya perkembangan dalam era globalisasi, maka disini terdapat beberapa paradigma dalam administrasi pendidikan yang mendasari praktik pelaksanaan administrasi pendidikan. Selain itu, disini praktik administrasi pendidikan harus ditopang dengan keberadaan administrator pendidikan, dimana dalam hal ini perlu adanya kegiatan persiapan untuk menghasilkan administrator pendidikan yang profesional. Selanjutnya dalam perkembangan administrasi pendidikan juga tidak terlepas dari adanya perubahan sistem yang merupakan bentuk implementasi dari kebijakan otonomi daerah, yakni perubahan sistem sentralisasi ke desentralisasi.

Mengingat pentingnya perkembangan administrasi pendidikan dalam era globalisasi ini seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dalam hal ini kelompok akan mencoba membahas Chapter Report dengan tema Administrasi Pendidikan dan Negara-Negara Berkembang yang ada di Amerika Latin dengan menghubungkannya terhadap kajian di Indonesia.

Administrasi Pendidikan Dan Negara-Negara Berkembang

Bab ini menjelaskan prinsip-prinsip dan kriteria untuk studi administrasi pendidikan di bidang ekonomi, politik, dan konteks budaya yang berbeda. Dimana terdapat kekhawatiran terkait dengan posisi intelektual, yang berarti komitmen konkret untuk mempromosikan kehidupan yang bebas. Hal tersebut didasari atas komitmen yang mengadopsi pada konsep kualitas hidup manusia secara kolektif sebagai kriteria kunci untuk memandu pemeriksaan dasar-dasar teoritis bagi pelaksanaan administrasi pendidikan di negara berkembang.

Berdasarkan prinsip tersebut, dalam bab ini dijelaskan perspektif teoritis dan orientasi praktek administrasi pendidikan kontemporer, dengan khusus mengacu ke Amerika Latin. Hal ini mengacu pada evolusi historis teori administrasi pendidikan dan praktek dan konseptualisasi dan penerapan paradigma teoritis alternatif untuk administrasi pendidikan. Serta menjelaskan perkembangan paradigma yang multidimensi dan mempertimbangkan implikasinya bagi teori dan praktek dalam konteks negara-negara berkembang, khususnya di Amerika Latin.

Teori Evolusi Administrasi

  • Administrasi berbasis Efisiensi
  • Administrasi berbasis Efektivitas
  • Administrasi berbasis Relevansi
  • Administrasi berbasis Responsif

Paradigma Alternatif Untuk Negara-Negara Berkembang

Terdapat lembaga yang menerapkan sistem pendidikan dimana administrasi dihubungkan oleh efektivitas pedagogis dalam pencapaian tujuan instruksional. Sistem  pendidikan pada lembaga lainnya lebih peduli dengan peran politik mereka dalam komunitas yang lebih besar, dan untuk alasan ini, kinerja administratif mereka didasarkan terutama pada kriteria respon politik.

Konseptualisasi paradigma multidimensi administrasi pendidikan didasarkan atas tiga asumsi mendasar , diantaranya:

  1. Fenomena pendidikan yang merupakan sebuah fakta administratif adalah aspek yang saling terkait dari realitas global;
  2. Dalam sistem pendidikan ada dimensi intrinsik yang bersifat budaya dan pedagogis yang ada di sepanjang sisi dimensi ekstrinsik yang bersifat politik dan ekonomi ; dan
  3. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki peran sosial dan politik dalam masyarakat merupakan bagian dari sistem pendidikan.

Multidimensi Administrasi Pendidikan

Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dari sistem pendidikan mencakup sumber daya keuangan, struktur, norma-norma birokrasi, dan mekanisme koordinasi dan komunikasi. Dalam pandangan dimensi ekonomi, pelaksanaan administrasi pendidikan didasarkan dengan prinsip efisiensi dalam sumber daya keuangan, material dan teknologi.

Dimensi Pedagogis

Dalam pandangan dimensi pedagogis administrasi pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip pendidikan, pandangan, dan teknik yang secara intrinsik bertujuan untuk pencapaian tujuan pendidikan yang efektif.

Dimensi Politik

Dalam pandangan dimensi politik, pelaksanaan administrasi pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan respon dan kriteria dalam politik dimana dipilih sistem pendidikan apa yang tepat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan tuntutan masyarakat pada umumnya

Dimensi Budaya

Dimensi budaya meliputi filosofi , antropologi, biologis, psikologis dan sosiologis dan nilai-nilai dan karakteristik peserta dalam sistem pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Peran administrator pendidikan salah satunya adalah mengkoordinasikan interaksi dari orang-orang dan kelompok-kelompok yang berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan dengan masyarakat.

Dalam hal paradigma multidimensi, administrator pendidikan dipandu dengan konsep substantif dan etika berlaku umum seperti kebebasan dan keadilan yang pada gilirannya menciptakan kerangka organisasi untuk partisipasi kolektif dalam memajukan bentuk kualitatif kehidupan manusia kolektif di sekolah dan masyarakat pada umumnya. Paradigma ini juga memiliki implikasi khusus untuk partisipasi kolektif dalam praktek administrasi pendidikan, persiapan administrator, dan kerjasama lintas-budaya dalam penelitian.

Konteks Administrasi Pendidikan

Peran pemerintah di Amerika Latin dalam pendidikan mengadopsi pada model organisasi dan administrasi pendidikan dari negara berkembang.

Pada tahun 1960, muncul fakta bahwa bidang perencanaan pendidikan dipengaruhi oleh perspektif teoritis yang diterapkan dalam perencanaan pemerintah dan orientasi perencanaan pembangunan ekonomi.  Perencana pendidikan disini mempersiapkan Sumber Daya Manusia untuk pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, negara menjadi peran sentral dalam perkembangan pendidikan.

Teori Organisasi dan Negara-negara Berkembang

Dalam kondisi organisasi di Amerika Latin, telah ada gerakan konseptualis terhadap pendidikan dalam berbagai keberagaman budaya pendidikan dan administrasi pendidikan, sehingga dalam pelaksanaannya Amerika Latin selalu berupaya mengorientasikan tindakan untuk membimbing pelaksanaan administrasi pendidikan yang relevan dengan budaya dan politik yang responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya dengan pelaksanaannya dibantu oleh para ahli dalam bidang pendidikan yang berkomitmen untuk terlibat langsung  dalam pembangunan konseptual baru dan perspektif dalam analisis pendidikan dan administrasi pendidikan.

Perubahan Kebijakan Pendidikan dan Kriteria Administrasi

Menurut Sander (1982) Amerika Latin awalnya menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berhubungan erat dengan tradisi Romawi dimana hukum administrasi pendidikan di tandai dengan administrasi publik dan pendidikan selama era kolonial. Kemudian Amerika Latin mengadopsi empat model sejarah administrasi pendidikan dimana dalam hal ini kebijakan pendidikan menekankan pada aspek teknoratis dan organisasi sitem pendidikan. Dalam hal ini rasionalisme ekonomi diikuti oleh pragmatisme pedagogis dan pelaksanaan efisiensi dalam kegiatan administrasi.

Dalam bidang tertentu, misalnya dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan didasarkan pada model normatif atau rasional yang berupa proses normatif dan teknokratis. Kebijakan pendidikan menekankan sisi manusiawi dari sistem pendidikan. Dalam hal ini merupakan upaya untuk mengatasi keterbatasan efisiensi ekonomi dan efektivitas pedagogis sehingga kebijakan pendidikan akanberkaitan dengan pencapaian tuntutan sosial dan politik

Daya Tanggap Masyarakat :  Sentralisasi vs Desentralisasi

Sejarah politik Amerika Latin telah menunjukkan adanya ketegangan antara sentralisasi dengan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, dimana ketegangan ini pada umumnya terdapat pada masyarakat. Dalam perkembangan sejarah yang ada, disini terdapat upaya terus menerus dalam menciptakan desentralisasi dalam hal pelaksanaan administratif seperti dekonsentrasi, debirokratisasi, regionalisasi, dan sebagainya. Namun demikian disini sentralisasi tetap digunakan sebagai instrumen kuat dalam mempromosikan pembangunan nasional.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga pemerintah telah mengungkapkan bahwa sebagian besar pemerintah Amerika Latin telah mengadopsi bentuk desentralisasi pendidikan dalam mengelola pendidikan di wilayahnya. Contoh adaptasi yang dilakukan antara lain: Argentina, untuk beberapa sistem administrasi pendidikan, Brazil, desentralisasi administratif oleh tingkat sekolah, dengan tugas progresif pendidikan menengah ke provinsi dan pendidikan dasar ke kota, dan sebagainya.

Upaya desentralisasi pendidikan di atas dilakukan dengan tujuan untuk menyelenggarakan desentralisasi pendidikan yang memfasilitasi interaksi antara pendidikan dan masyarakat dan secara signifikan meningkatkan tingkat respon dan relevansi dari sistem pendidikan bagi peserta dan masyarakat pada umumnya. Desentralisasi juga akan mendukung masyarakat setempat untuk mencari solusi untuk masalah pendidikan mereka dalam batas-batas mereka, bukannya mengadopsi solusi universal yang mungkin tidak berlaku untuk semua situasi di suatu negara. Dalam hal ini, para pembela desentralisasi juga berpendapat bahwa sistem pendidikan yang terdesentralisasi akan lebih efisien secara ekonomi dan pedagogis lebih efektif daripada sistem terpusat (sentralisasi).

Sistem pendidikan yang terdesentralisasi bisa cenderung mendukung pendidikan swasta yang bertentangan dengan keharusan memberikan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.

Penerapan sistem pendidikan yang terdesentralisasi di negara-negara yang ditandai oleh struktur ekonomi terpusat dan organisasi politik bisa menimbulkan risiko menciptakan ketertinggalan pada masyarakat miskin pedesaan. Secara budaya, ada keraguan apakah sistem pendidikan yang terdesentralisasi dapat lebih relevan kepada peserta dan masyarakat pada umumnya daripada sistem terpusat jika kondisi ekonomi dan politik yang memadai tidak ada.

Di sisi lain, mengingat situasi ekonomi yang sulit di seluruh Amerika Latin, desentralisasi dapat membahayakan ekuitas dan meningkatkan kesenjangan antar daerah karena akses terhadap sumber daya keuangan dan jasa pendidikan berbeda antara daerah satu dengan lainnya.

Perdebatan sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi dan administrasi pendidikan mengungkapkan bahwa tidak ada formula tepuk atau solusi mudah. Namun demikian, dalam hal implikasi bagi kebijakan dan praktek pendidikan, terdapat dua saran dalam menyikapi perbedebatan di atas, diantaranya.

Pertama, perlu untuk memisahkan kebijakan pendidikan dan praktek administrasi. Dalam rangka melestarikan identitas nasional, akan terlihat bahwa kebijakan pendidikan umum harus bersifat nasional. Dengan cara ini, kurikulum kesatuan nasional harus dirancang dalam rangka melestarikan identitas budaya nasional, untuk memperkuat kapasitasnya untuk mengejar kemajuan ilmu pengetahuan, dan memberikan kesempatan yang sama dalam akses untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk desain kurikulum nasional seperti, muatan lokal harus ditambahkan untuk melestarikan heterogenitas budaya negara dan untuk mencapai kebutuhan sosial yang nyata dan tuntutan politik masyarakat lokal. Adapun perencanaan pendidikan, orientasi ini meletakkan dasar bagi pengembangan perencanaan mikro dalam konteks perencanaan pembangunan pendidikan nasional. Sekali lagi, disarankan pedoman kebijakan nasional secara umum tidak harus didesentralisasikan, untuk menghindari risiko melemahnya identitas nasional dan melemahkan keberadaan ilmu pengetahuan modern di seluruh bagian negara.

Dalam hal pelaksanaan administrasi pendidikan, perlu adanya partisipasi bersama  yang dapat dilakukan melalui partisipasi kolektif, dengan keyakinan bahwa partisipasi kolektif dapat menjadi  penangkal yang kuat untuk otoritarianisme dilembaga birokrasi.

Kedua, adalah penting untuk menjelaskan konsep dan praktek sehingga sentralisasi tidak selalu berhubungan dengan otoritarianisme dan desentralisasi tidak selalu bingung dengan demokrasi dan partisipasi.Dengan cara yang sama bahwa otoritarianisme dapat hidup berdampingan dengan desentralisasi, demokrasi dan partisipasi bisa eksis dalam sistem terpusat. Perbedaannya terletak pada bentuk partisipasi dan praktek demokrasi. Hal ini membawa kita pada diskusi partisipasi sebagai strategi politik untuk mencapai kehidupan manusia berkualitas tinggi dalam masyarakat, dan untuk lebih pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan dan administrasi pendidikan.

Persiapan Administrator Dan Negara-Negara Berkembang

Dalam kolonial Amerika Latin, ada sedikit kekhawatiran administrasi pendidikan dan persiapan administrator pendidikan. Dalam awal keberadaan administrator pendidikan, administrator pendidikan umumnya guru-guru yang telah dilepas sementara dari tanggung jawab mengajar mereka. Pembentukan administrator pendidikan di Amerika Latin telah menjadi perhatian pemerintah selama lima dekade terakhir.

Sampai Perang Dunia II

Sampai Perang Dunia II, persiapan administrator pendidikan termasuk dalam program umum di perguruan tinggi pelatihan guru dan fakultas dalam universitas humaniora dan ilmu. Administrasi pendidikan merupakan satu subjek dari program studi yang komprehensif. Dimana kajian administrasi pendidikan dipengaruhi oleh tradisi dan yuridis normatif yang ditandai studi organisasi dan administrasi pemerintahan.

Setelah Perang Dunia II (1960)

Setelah Perang Dunia II, dan terutama sejak 1960, sekolah pendidikan didirikan di universitas-universitas Amerika Latin dan program pelatihan profesional untuk administrator pendidikan diperkenalkan di tingkat sarjana. Program pelatihan ini menekankan studi administrasi pendidikan dalam tradisi manajemen klasik dan perilaku. Selama periode ini, terdapat sejumlah praktik pendidikan nongelar, seminar dan kursus dalam administrasi pendidikan. Setelah 1958, pelaksanaan perencanaan pendidikan dilakukan oleh pemerintah nasional dan universitas yang bekerja sama dengan badan-badan internasional, khususnya UNESCO dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS). Saat ini, terdapat Institut Internasional untuk Perencanaan Pendidikan (IIEP) yang didirikan di Paris, yang sejak tahun 1963 telah menjadi pusat penelitian dan pelatihan keunggulan bagi para pemimpin pendidikan dari negara berkembang.

Tahun 1970

Pendidikan pascasarjana yang sistematis yang dimulai sekitar tahun 1970, merupakan perubahan pendidikan pada universitas di Amerika Latin. Pada saat itu, program Pengembangan Pendidikan Regional dari OAS didirikan pada tahun 1968 memiliki pengaruh yang menentukan dalam pengembangan program pascasarjana sistematis dalam perencanaan pendidikan, pengawasan, dan administrasi di universitas-universitas terkemuka di Brazil, Chili, Kolombia, Panama, Peru, Meksiko, dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Sejak awal tahun 1970-an, pendidikan pascasarjana telah memainkan peran penting dalam mengubah karakter normatif tradisional dalam cara mengajar di universitas Amerika Latin untuk pendekatan yang lebih analitis berdasarkan pada peningkatan kegiatan penelitian.

Partisipasi dalam penyusunan dan pemilihan administrator pendidikan adalah isu penting yang belum didefinisikan secara metodologis. Sebagai konsekuensi dari hubungan antara pendidikan dan poitik, administrasi pendidikan dalam hal ini merupakan aspek pedagogis yang menjadi wadah bagi tindakan politik. Dengan kata lain, administrator pendidikan harus dipersiapkan kemampuan teknisnya dalam melakukan peran profesional mereka dengan respon politik dan relevansi budaya. Kurangnya kompetensi teknis antara administrator pendidikan dapat membahayakan peran politik dan budaya mereka, sementara mengorbankan kepentingan dan aspirasi pendidik, mahasiswa, tenaga pendukung administrasi, dan masyarakat. Oleh karena itu, persiapan teknik administrator pendidikan adalah penting, karena diharapkan dapat memberikan mereka instrumen yang efisien dan efektif untuk kinerjanya dalam melaksanaan peran profesional mereka dengan respon politik dan relevansi budaya. Mengingat adanya keharusan dalam pemenuhan aspek pedagogis dan politik dalam administrasi pendidikan maka sangat penting untuk mengembangkan formula yang mampu menggabungkan persiapan teknis administrator pendidikan dengan proses seleksi mereka. Persiapan teknis yang dapat dilakukan salah satunya adalah pelatihan.

Konteks Internasional Penelitian Dalam Administrasi Pendidikan : Relevansi Dan Daya Tanggap

Dalam pengembangan konsep administrasi pendidikan, selalu dilakukan penelitian dalam administrasi pendidikan untuk mengembangkan perspektif dalam administrasi pendidikan yang merupakan prioritas kalangan intelektual dari masyarakat industri dan negara berkembang. Terdapat upaya nasional dan internasional dalam menghadapi tantangan kerjasama lintas-budaya dalam pendidikan dan administrasi pendidikan, diantaranya melalui lembaga-lembaga antar pemerintah, seperti UNESCO / IIEP, Program Pengembangan Pendidikan Daerah OAS, dan Fakultas Amerika Latin Ilmu Sosial (FLASCO).

Pencarian teori baru administrasi pendidikan merupakan tantangan bagi intelektual baik di negara-negara berkembang dan industri.

Dalam tantangan intelektual di seluruh dunia, ada upaya konstruktif nasional dan kerjasama lintas-budaya internasional. Relevansi budaya dan respon atau daya tanggap merupakan kriteria dasar yang diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan pendidikan serta tuntutan masyarakat terhadap praktek administrasi pendidikan. Asumsi ini didasari bahwa kedua kriteria dasar tersebut mendasari bahwa pelaksanaan administrasi pendidikan dapat berjalan secara efektif dan dapat berkontribusi untuk memajukan kualitas hidup bagi semua orang dalam pendidikan dan masyarakat dalam konteks internasional.

Konteks Administrasi Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan pemaparan Djam’an Satori dalam Uhar Suharsaputra (2010: 12),  bahwa.

Administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Menurut Cecil G. Miskel dalam Uhar Suhasaputra (2010: 17), dalam melihat organisasi dalam konteks administrasi pendidikan terdapat tiga perspektif, diantaranya: “1. perspektif sistem rasional, 2. perspektif sistem natural, dan 3. perspektif sistem terbuka.”

Penyelenggaraan administrasi pendidikan di Indonesia dewasa ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dimana dalam hal ini antara ketiganya memiliki peran sentral yang saling berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan.

Paradigma Administrasi Pendidikan Nasional di Indonesia

Di Indonesia, perubahan paradigma administrasi pendidikan nasional saat ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam hal ini perubahan paradigma administrasi pendidikan adalah perubahan paradigma top down atau sentralistik menjadi paradigma bottom-up atau desentralistik.

Langkah Persiapan Administrator Pendidikan di Indonesia

Administrator adalah orang yang melaksanakan tugas-tugas administrasi. Dalam mempersiapkan administrator pendidikan di Indonesia yang handal dan profesional, maka disini perlu adanya pendidikan yang mampu membekali calon administrator dalam memperoleh pendidikan untuk menjadi administrator pendidikan yang handal dan profesional. Jika di Amerika Latin, program sarjana dengan studi administrasi penididikan mulai dikenalkan pada tahun 1960 setelah Perang Dunia II, begitupula di Indonesia tidak jauh berbeda. pada era tahun 60-an tersebut telah diperkenalkan program studi Administrasi Pendidikan, sebagai contoh pada bulan Oktober 1964 telah diselenggarakannya program studi dengan kajian ilmu administrasi pendidikan.

Selain adanya pendidikan sebagai kegiatan persiapan administrator pendidikan, di Indonesia juga terdapat kegiatan pelatihan yang diperuntukkan untuk administrator pendidikan dalam mengembangkan kompetensi atau keterampilan yang harus dimilikinya agar menjadi administrator pendidikan yang profesional. Salah satunya pelatihan ini adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga diklat.

E. Mulyasa (2011: 98), bahwa “… dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator (EMASLIM).” Sebagai seorang administrator pendidikan, disini kepala sekolah harus mampu mengelola kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi personalia, administrasi sarana dan prasarana, administrasi kearsipan dan administrasi keuangan.

Fenomena Sentralisasi dan Desentralisasi Dalam Pelaksanaan Administrasi Pendidikan di Indonesia

Sentralisasi

Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, seba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bai kehidupan anak dan lingkungannya.

Konsekuensinya, posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya.

Desentralisasi

Desentralisasi sebagai suatu proses dimana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidkan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiyaan.

Dari segi manajemen, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan pemaparan Siti Irene Astuti Dwiningrum (2011: 24) telah dipaparkan bahwa dentralisasi dalam administras pendidikan ini dapat terlihat dari adanya penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di sekolah.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum (2011:81) bahwa.
Dari riset yang dilakukan pada tiga sekolah di Kabupaten Sleman DIY yang menggambarkan bahwa pendidikan yang sentralistik dan desentralistik secara bersamaan masih terdapat dalam proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

Implikasi Bagi Pengelolaan Sistem Model Pendidikan

Dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia, melihat pembahasan di atas, disini dapat diketahui bahwa pendidikan yang dikembangkan melalui partisipasi akan memberikan kepuasan sendiri dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam hal ini sebagai seorang administrator pendidikan harus menyelenggarakan pendidikan yang berbasis partisipasi, seperti dalam pendidikan di Indonesia sudah dilaksanakannya Manajemen Berbasis Sekolah sebagai wujud daripada prinsip partisipasi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan.

Syamsuddin dalam Engkoswara & Aan Komariah (2010: 293) memaparkan bahwa:

MBS merupakan salah satu alternatif pengeloalaan sekolah dalam kerangka desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memungkinkan adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi agar sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan potensi setempat.

Selanjutnya Mulyasa (2011: 25) memaparkan bahwa :

MBS, yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.

MBS di atas merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan dengan partisipasi yang pada saat ini sedang berkembang dalam era desentralisasi pendidikan, dimana dalam pelaksanaannya ini seorang administrator pendidikan harus mampu menyukseskan pelaksanaan MBS tersebut seiring dengan paradigma desentralisasi pendidikan yang berkembang saat ini dalam pemberdayaan sekolah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s