e-Portofolio Kuliah

Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya – Persekolahan Di Pedesaan Dan Kota Terpencil Amerika (BAB VII)

Artikel ini saya dedikasikan kepada mereka yang telah menerjemahkan, meresume dan mempresentasikannya dengan sangat baik. Terima kasih banyak kepada :

1. Astrid Jein Astrini
2. Dewi Nur Ilahi
3. Imam M. Wibisono
4. Meti Rosmiati
5. Nia Kurniati

HATI-HATI PERILAKU COPY PASTE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH KEILMUAN DAPAT MEMPENGARUHI NILAI DAN NAMA BAIK ANDA

Persekolahan Di Pedesaan Dan Kota Terpencil Amerika (BAB VII)

Pokok Pembahasan Schooling in Rural and Small-Town America

Buku Schooling in Rural and Small-Town America merupakan buku yang menceritakan dan memaparkan persekolahan di pedesaan dan kota kecil Amerika. Pokok pembahasan yang diulas dalam buku ini yaitu keadaan persekolahan di pedesaan dan kota kecil Amerika setelah terjadinya penurunan perekonomian di pedesaan.

Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan tentang perubahan pemandangan pedesaan berdasarkan berdasarkan cerita dari Rudy Dell, dilema konsolidasi sekolah, model pengajaran yang masih berlaku di sekolah pedesaan dan kota kecil, serta beberapa jenis kepemimpinan yang digunakan oleh beberapa persekolahan di pedesaan maupun sekolah di perkotaan Amerika.

Kondisi Persekolah di Pedesaan dan Kota Terpencil Amerika

Pada akhir tahun 70an pendidik di sekolah pedesaan dan kota kecil yang telah meninggalkan pedesaan Amerika, dan terjadi perurunan tenaga kerja yang profesional dan memiliki keahlian yang sangat memprihatinkan karena mereka berpindah dari pedesaan ke kota dan ke pinggiran kota. Sehingga mengakibatkan kuragnya sumber daya dan pelayanan pendidikan di pedesaan.

Permasalahan yang terjadi di kota kecil yaitu membutuhkan kualitas pengajar yang baik khususnya di bidang sains. Selain itu, permasalahan yang muncul yaitu adanya pemecatan tenaga pendidik, guru yang bertahun-tahun tidak dikontrak, dan permasalahan dana dari pemerintah pusat. Sehingga Tingkat kebodohan untuk anak lebih tinggi di pedesaan dibanding dengan daerah perkotaan.

Peranan Administrator Dan Pemerintah

Konsolidasi sekolah merupakan kebijakan negara dari Pemerintah Pusat Amerika, mereka beranggapan sekolah yang besar lebih baik daripada sekolah yang kecil.Β  Dengan memfokuskan pada ekonomi daripada kualitas.

Dimana distrik yang kecil digabungkan ke dalam distrik yang lebih besar, untuk mengefisienkan pendanaan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk setiap sekolah.

Menurut analisis Peshkin bahwa dari sisi positif konsolidasi sekolah dapat melayani beberapa siswa yang lebih baik, dalam arti mereka dapat menerima persiapan yang lebih baik untuk menghadapi pasar kerja dan pendidikan tinggi. Sedangkan dari sisi negatifnya, bahwa konsolidasi sekolah dapat menghilangkan identitas masyarakat setempat atau masyarkat lokal.

Kondisi Persekolah di Pedesaan dan Kota Terpencil Amerika dan Indonesia

Kondisi Persekolahan di Pedesaan dan Kota Kecil Amerika

a. Budaya Kelas dan Interaksi

Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah pedesaan dan kota kecil guru masih menggunakan komunikasi yang bersifat satu arah, dimana peserta didik hanya duduk, mendengarkan, dan menirukan kembali respon yang diterimanya. Penggunaan kelompok kecil merupakan upaya terakhir yang digunakan oleh guru ahgar siswa belajar.

b. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan di sekolah pedesaan dan kota kecil merupakan kurikulum yang pada dasarnya tidak relevan dengan kehidupan di pedesaan dan kota kecil. Kurikulum tersebut masih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di perkotaan. Salah satu kesulitan dalam menciptakan kurikulum yang menggambarkan kehidupan siswa di pedesaan dan kota kecil merupakan ketiadaan dana, keterampilan, dan waktu pendidik untuk menetapkan kriteria yang relevan.

c. Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Sebagian dari guru yang mengajar di suatu sekolah menyatakan bahwa siswa yang bersekolah adalah sama tanpa membedakan warna kulit, gender naupun ras. Tetapi di sisi lain masih terjadi ketimpangan gender dalam kegiatan kulikuler dan ekstrakulikuler

Kategori Kepemimpinan dari kepala sekolah dan pengawas di persekolahan pedesaan dan kota kecil Amerika

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 109 administrator sekolah yang terdiri dari 25 pengawas, 46 kepala sekolah menengah dan asisten kepala sekolah, dan kepala sekolah SD 38.

1. Gaya demokratis, gaya ini menyediakan kesempatan komunikasi antara bawahan dengan atasan, ataupun atasan dengan bawahan. Para pemimpin menunjukkan keterampilan komunikasi yang tinggi dan memfasilitasi partisipasi dalam pengambilan keputusan

2. Pemimpin otoriter, pemimpin memberikan kesempatan komunikasi yang teratur dan rutin sesuai dengan tujuan, tetapi bawahan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

3. Pemimpin Laissez Faire, pemimpin membiarkan bawahan mengerjakan sendiri tanpa dibimbing dan tanpa melibatkan pemimpin.

4. Pemimpin kasual, pemimpin tidak menyediakan komunikasi yang teratur dan rutin, serta tidak mencoba untuk memiliki partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan.

Kondisi Persekolah di Pedesaan Indonesia

a. Kondisi Ekonomi

Jika dilihat dari aspek kondisi ekonomi, perekonomian masyarakat desa tidak sama dengan perekonomian masyarakat kota.

b. Kondisi Fisik atau Tempat

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen sumber daya yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Akan tetapi di sebagian pedesaan maupun daerah terpencil kondisi fasilitas pendidikan seperti ruang kelas kebanyakan merupakan ruangan belajar yang tidak layak pakai.

c. Tenaga Pendidik

Masih terdapatnya kesenjangan tenaga pendidikan di sekolah pedesaan dan perkotaan. Sebagian besar tenaga pendidik atau guru yang mengajar di sekolah-sekolah pedesaan atau daerah terpencil kurang berkualitas dan kurang mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar sehingga pemerataan guru pun belum bisa terwujud.

Peranan Administrator Dan Pemerintah di Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 10 dan 11 disebutkan hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu:

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbng, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

b. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

PKBM menurut UNESCO meupakan salah satu wadah dalam memberikan kesempatan penuh kepada seluruh komponen masyarakat agar mampu: (a) memberdayakan masyarakat agar mandiri dan berswadaya, (b) meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (c) pengembangan dan pembangunan masyarakat.

PKBM merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam usaha untuk membantu pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Di Indonesia, PKBM telah bekerja sama dan merupakan salah satu mitra dari BPPNFI (Badan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal).

Pengadaan dan Penempatan Guru

Pemerintan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam proses pengadaan dan penempatan guru. Pemerintah pun harus secara objektif dan transparan dalam melakukan sistem pengangkatan dan penempatan guru sesuai dengan kebutuhan sekolah di setiap daerah. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) harus memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata, dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pendidikan.

Dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuan satuan pendidikan dan/atau promosi.

Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tenaga pendidk di beberapa satuan pendidikan di pedesaan atau aerah terpencil.

Kesimpulan

Konsolidasi sekolah merupakan kebijakan nasional pemerintah pusat Amerika dengan menggabungkan beberapa distrik kecil ke dalam distrik yang lebih besar. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi pendanaan pendidikan terhadap beberapa sekolah kecil di pedeaan dan kota kecil. Dengan kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang semain menurun, orang tua tidak memberikan dukungan penuh kepada anaknya untuk berekolah karena kurangnya tenaga pendidik yang berkualita

Sekolah tidak membantu masyarakat pedesaan dan kota kecil tersebut mengubah kehidupan mereka bahkan tidak membantu mereka untuk bisa hidup dengan sukses di perkotaan.

Di Indonesia pun kondisi persekolahan di pedeaan sangat berbeda engan kondisi persekolahan di perkotaan. Rendahnya pendidikan di masyarakat pedesaan di Indonesia secara umum disebabkan oleh tingkat perekonomian yang rendah. Sehingga menyebabkan daerah tidak dapat mengembangkan sekolahnya dan banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan dengan layak. Maka untuk membantu mengatasi pemerataan sekolah tersebut masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dengan mendirikan PKBM, melalui program SM3T,dan pemerintah harus memperhatikan kembali proses pengaaanΒ  dan penempatan guru, peerataan fasilitas pendidikan, dan memberlakukan mata pelajaran muatan lokal.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s