Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya – Merespon Keragaman Jenis Kelamin Siswa Dan Dosen : Sexual Praksis Dan Administrator Yang Kritis (BAB V)

Artikel ini saya dedikasikan kepada mereka yang telah menerjemahkan, meresume dan mempresentasikannya dengan sangat baik. Terima kasih banyak kepada :

1. Asep Saepudin
2. Fanny Silviane
3. Fitri Afriantika
4. Iis Ismar Pramala
5. Resti Nurajijah

HATI-HATI PERILAKU COPY PASTE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH KEILMUAN DAPAT MEMPENGARUHI NILAI DAN NAMA BAIK ANDA

Merespon Keragaman Jenis Kelamin Siswa Dan Dosen : Sexual Praksis Dan Administrator Yang Kritis (BAB V)

Fakta Tentang Keragaman Jenis Kelamin di USA

Baik di San Fransisco maupun Los Angeles pada tahun 1986 (Grayson 1987) :

1. Nilai drop out pada Sekolah Menengah Pertama Negeri melewati hampir 40%.
2. Lebih dari 2000 anak sebeleas tahunan tidak memiliki rumah.
3. Sekitar setengah dari gay dan lesbian dan 85% nya meninggalkan rumah mereka untuk berpindah tempat dari kota mereka San Fransisco.

Memandang Keragaman Jenis Kelamin Siswa Dan Dosen

Pada tahun 1990, Asosiasi Pengawasan dan Pengembangan Kurikulum (ASCD) mengadakan Konferensi Nasional. Anggota Asosiasi ini terdiri lebih dari dari 150.000 ahli kurikulum, kepala sekolah, administrator, dan professor dari universitas pendidikan yang berupaya memberi solusi mengenai fenomena yang terjadi. ASCD mendesak anggotanya untuk mengembangkan kebijakan, materi atau bahan ajar kurikulum, dan strategi mengajar yang tidak membedakan pada orientasi jenis kelamin. Besar harapan bagi ASCD yaitu sekolah mampu menyediakan pelatihan dan pengambangan bagi pegawainya dan mengembangkan kurikulum. Tujuannya adalah agar para pendidik bekerja lebih baik dalam menangani resiko dari banyaknya jumlah siswa.

Karakteristik resiko yang terjadi pada siswa ini bagaimanapun juga merupakan masalah fundamental yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian kurikulum budaya, permasalahan di rumah, atau minimnya penghargaan diri dan keamanan masyarakat (Lihat Brantlinger 1990; Giroux 1983; Rosenbaum 1976; Weis 1990; Wilis 1976).

Pengidentifikasian  lesbian, gay, dan siswa banci tidak bisa disamakan dengan mengidentifikasi masalah alkohol dan obat-obatan, masalah kedisiplinan, masalah kesalahan pola makan, dan bunuh diri di kalangan remaja

Lesbian, gay, dan siswa banci dan dosen adalah minoritas yang tidak nampak, dan homoseksual adalah sesuatu topik yang tabu di sekolah. Sisi lain administrator dan pendidik kurang memperhatikan dan menyediakan sumber daya untuk resiko populasi siswa dan dosen yang secara diam-diam berjuang untuk menghadapi gangguan, diskriminasi, dan ketidakpercayaan yang menimpa mereka.

Perjuangan Untuk Hak-Hak Jenis Kelamin Minoritas

Administrator sekolah berusaha mengangkat ke permukaan isu-isu seksualitas di sekolah, di mulai dari harapan mengenai kurikulum pendidikan seksual yang komprehensif berdasarkan permintaan atau tuntutan dari lesbian, gay, dan siswa banci atau dukungan untuk mereka untuk menciptakan kurikulum sekolah dan iklim yang sesuai dengan keunikan dan kebutuhan mereka. Administrator sekolah sebagai ahli kurikulum dan pemimpin komunitas harus mengasumsikan peran aktif menangani isu seksual dari kepentingan vital bagi populasi tersebut.

Status Lesbian dan Gay pada Siswa dan Pendidik; Status Demografis

Dilema dalam pengelolaan homoseksual di sekolah yaitu ketakutan menyatakan hal yang bersifat “privasi” pada ranah “publik”. Kebanyakan homo dan lesbian tidak mau mengakui bahwa dirinya seperti itu. Alasan mereka terus mempertahankan hal itu supaya tidak diketahui orang banyak.

Dalam proses penanganan dilema diatas, strategi penangananya (griffin in press) dapat digolongkan keapada 4 grup, diantaranya:

1. Reputasi
2. Persiapan (Kesiapan)
3. Regulasi (Aturan)
4. Separasi

Menanggapi Keberagaman Seksual

Sekolah dasar dan menengah harus meresmikan program untuk menumbuhkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Guru dan staf harus menerima pelatihan eksplisit dalam kepekaan terhadap isu-isu lesbian dan gay untuk mempersiapkan mereka agar mendorong toleransi dan mengurangi konflik pada siswa mereka, pelatihan  tersebut harus tercermin dalam perizinan dan persyaratan gelar profesional. Sekolah juga harus memberlakukan secara jelas kebijakan antidiskriminasi

Resolusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh lesbian, gay, dan biseksual pada remaja dan staf pengajar yang ada di luar sekolah, pengadilan, dan rumah, yaitu harus diatasi di tingkat struktural dan kultural.

Esensi Kebijakan Berbasis Sekolah Dan Praktiknya

Dengan tidak adanya kebijakan dan praktik tertentu yang diadopsi oleh administrator sekolah, dapat dipastikan kekerasan, dan diskriminasi akan terus berlanjut.

Ada tujuh kebijakan penting dan praktek-praktek yang dapat segera dilaksanakan oleh para pemimpin sekolah:

1. Memodifikasi sekolah anti cercaan dan kebijakan anti pelecehan serta orientasi seksual dan sama-sama menegakkan terhadap pelanggaran kebijakan ini.
2. Mewawancarai guru potensial dan konselor untuk memastikan pengalaman profesional mereka dan sikap pribadi tentang bekerja dengan minoritas seksual
3. Merevisi kebijakan dan prosedur perekrutan untuk meningkatkan kemungkinan merekrut staf pengajar minoritas seksual.
4. Mengembangkan dan mempublikasikan layanan konseling bagi siswa yang ingin membahas masalah yang berkaitan dengan identitas seksual.
5. Mengadakan serangkaian pertemuan informal dengan siswa minoritas seksual dan staf pengajar dan / atau masyarakat dengan para profesional yang bekerja dengan pelanggan lesbian, gay, dan biseksual
6. Bertemu dengan layanan pendukung personil (misalnya, spesialis media, konselor) untuk menentukan kecukupan sumber bahan yang tersedia untuk mahasiswa dan staf pengajar tentang homoseksualitas dan biseksualitas
7. Bertemu dengan layanan pendukung personil (misalnya, spesialis media, konselor) untuk menentukan kecukupan sumber bahan yang tersedia untuk mahasiswa dan staf pengajar tentang homoseksualitas dan biseksualitas

Fakta Homoseksual di Indonesia

Di Indonesia sendiri ada sekolah khusus untuk LGBT. Sekolah bagi kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan queer (LGBTiQ), ini di-launching di Surabaya Plaza Hotel pada tanggal 25 Juni 2008. Sekolah ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kaum gay lesbian dan waria. Ini agar mereka tak sekadar hadir di tengah masyarakat dan menjadi bahan perbincangan, melainkan memiliki pengetahuan ‘lebih’ dan kemampuan berorganisasi yang terarah.

Hasil penelitian dan penelusuran Yayasan Priangan  Jawa Barat, pada 2003 kasus homoseksual di kalangan pelajar di Bandung sudah tinggi. Bahkan 21% siswa SLTP dan 35% siswa SMU

Data statistik menyatakan bahwa 8 sampai 10 juta populasi pria Indonesia pada suatu waktu pernah terlibat pengalaman homoseksual

Tindakan diskriminatif yang dialami komunitas LGBT

1. Diskriminasi dalam pemilihan pasangan
2. Diskriminasi dalam hal akses terhadap keadilan
3. Diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan

Upaya yang Dilakukan Komunitas LGBT dalam Memperjuangkan Hak-hak LGBT

1. Internalisasi bahwa keragaman seksualitas manusia (Sexual Diversity) adalah HAM yang termasuk mendasar.
2. Melakukan dekonstruksi sosial (destabilised)

Pendekatan dan Implikasi Bagi Pengelolaan Sistem Model Pendidikan Indonesia

Implikasinya bagi beberapa kalangan seperti pengelola sistem pendidikan, masyarakat maupun keluarga sebagai lingkungan terdekat adalah cermat dalam memilah-milah tindakan untuk memberikan perlakuan terhadap anak sesuai latar belakang gender. Hal ini untuk mencegah anak menuju perilaku homoseksualitas. Untuk keadaan anak yang sudah terlanjur hinggap homoseksual dalam dirinya, maka perlu dilakukan pendekatan agar tidak terjadi diskrimasi. Pendekatan yang dilakukan guru misalnya mengikut sertakan kaum homoseksual sesuai dengan kegiatan laki-laki atau perempuan, pendekatan konseling, dan lainnya. Lebih lanjut kelurga sebagai orang terdekat bagi anak, maka Implikasi masalah orientasi seksual terhadap keluarga yaitu  harus lebih tanggap dalam  menjaga dan mendidik anak dan remaja agar ekstra berhati-hati terhadap gejala-gejala sosial, terutama yang berkaitan dengan masalah seksual.

Kesimpulan

Masalah orientasi jenis kelamin merupakan salahsatu dari sekian banyak masalah sosial yang muncul pada suatu kehidupan masyarakat

Berdasarkan masalah tersebut diskriminasi ini menggerakkan banyak pendidik, asosiasi pendidikan, sampai pada parpol untuk mendirikan sekolah gay, lesbian, dan siswa banci bahkan sampai pada penyediaan beasiswa untuk kaum minoritas tersebut.

Untuk itu menjadi tanggungjawab bersama untuk meluruskan masalah ini baik oleh pemerintah, masyarakat secara umum, pemimpin dan pendidik di lingkungan sekolah, sampai pada keluarga untuk mengembalikan anak dan remaja pada identitas gender yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku agar tidak mengarah pada perilaku orientasi seksual yang menyimpang, tanpa harus melakukan diskriminasi terhadap kaum homoseksual.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: